GERAK.ID – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pohuwato resmi dilantik pada Senin, 20 April 2026, dalam sebuah acara yang digelar di Taman Pemuda, Kabupaten Pohuwato.
Pelantikan tersebut menjadi momentum awal bagi kepengurusan baru untuk menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya para penambang lokal.
Ketua KNPI Pohuwato yang baru terpilih, Fardiyanto Mohi, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi penambang rakyat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakpastian hukum hingga keterbatasan akses perizinan.
Menurutnya, penambang lokal bukan pihak yang harus diposisikan sebagai lawan, melainkan bagian penting dari roda perekonomian daerah yang selama ini menggantungkan hidup pada sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selama ini, banyak penambang kita yang bekerja secara tradisional, namun masih terkendala aturan yang belum jelas serta kesulitan memperoleh akses perizinan dan pasar yang legal,” ujar Fardiyanto kepada media.
KNPI Pohuwato juga menyoroti pentingnya percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang saat ini tengah mendorong proses legalisasi pertambangan rakyat agar dapat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Selain itu, KNPI meminta seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun aparat penegak hukum, untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam menyikapi persoalan pertambangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Organisasi kepemudaan tersebut juga menegaskan penolakannya terhadap praktik-praktik yang dinilai merugikan penambang lokal, termasuk tindakan yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak dan ruang hidupnya.
“Wasit harus berhenti menjadi pemain. Semua pihak harus memegang prinsip keadilan, baik dalam proses maupun hasil. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah yang diperlukan demi melindungi kepentingan penambang lokal serta masyarakat umum,” tegasnya.
Ke depan, KNPI Pohuwato berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik yang berpihak pada kepentingan bersama, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.